DPRD Kota Bekasi Soroti Fasos-Fasum Kemang Pratama

DPRD Kota Bekasi Soroti Fasos-Fasum Kemang Pratama
[Nusantara]

DPRD Kota Bekasi Soroti Fasos-Fasum Kemang Pratama

Bekasi, Pelita
Perumahan elite Kemang Pratama yang berlokasi di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ternyata belum menyerahkan seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada Pemkot Bekasi. Yang sudah diserahkan baru meliputi jalan, drainase, dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang semuanya memerlukan biaya perawatan (cost centre). Sedangkan fasos-fasum yang profit centre seperti pengelolaan kebersihan dan pertamanan, serta pengelolaan keamanan ternyata sampai saat ini masih dikelola sendiri pihak Kemang Pratama.
Ini terungkap saat rapat tertutup DPRD setempat dengan sejumlah instansi terkait dengan permasalahan di Perumahan Kemang Pratama, di gedung DPRD, kemairn.
\"Bagaimana mungkin Perumahan Kemang Pratama yang dibangun sejak tahun 1992 ini, ternyata sampai saat ini belum menyerahkan seluruh fasos-fasumnya. Bahkan yang sudah diserahkan-pun cuma fasos fasum yang cost centre seperti jalan, drainase, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Apakah Pemkot Bekasi selama ini tidak ada keberanian bertindak ataukah ada faktor lain dengan pengelola \" ujar Lilik Aryoso S.Sos (F-PDIP) Ketua Komisi C DPRD dari Fraksi PDI-P kepada Pelita usai rapat.
Sementara itu masalah lain yang dibahas dalam rapat ini, kata Lilik, adalah masalah air bersih yang dikelola pengembang perumahan ini atau Water Treatment Plan (WTP). Sebab, ternyata pihak pengembang menjual air bersih ini kepada warga Rp2300 di atas harga tertinggi yang ditetapkan Perda Air Minum Kota Bekasi yakni Rp1400.
Selain itu masalah Garis Sepandan Sungai (GSS) perumahan ini juga menjadi sorotan dewan, karena diduga tidak sesuai dengan Perda 20/2005 Provinsi Jawa Barat yang mengatur secara detail hal tersebut.
\"Saya sangat kecewa atas kinerja Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Bekasi, apalagi ternyata dari 262 komplek perumahan yang ada di Kota Bekasi ternyata yang baru tertangani fasos-fasumnya baru 43 perumahan, jangan-jangan fasos-fasum 219 perumahan sudah raib,\" keluhnya dengan nada kecewa.
Selain itu, kata Lilik, pihak Dewan dalam waktu dekat akan segera memanggil Pengelola Kemang Pratama, dan juga akan segera turun lapangan.
Rapat yang membahas kasus Perumahan Kemang Pratama ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H Rahmat Effendi SSos, MSi didampingi Wakil Ketua H Achmad Saichu dan Ketua dan anggota komisi A, B dan C.
Pihak Eksekutif tampak hadir dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi dipimpin langsung oleh Direkturnya H Dana, Dinas Bertaman dipimpin langsung oleh H Dedi Juanda MSi, Dinas Lingkungan Hidup masih dipimpin M Safri, Bapeda, Bappenda dan Dinas Tarkim. Hanya disayangkan Bagian Perlengkapan Pemkot Bekasi, sebagai pihak yang bertanggung-jawab soal fasos-fasum ternyata tidak hadir dalam rapat ini. (ck61-ck64)

Tahun 2007 Dinas Bina Marga Garap Peningkatan Jalan Sepanjang 500 KM

Karawang, Pelita
Sesuai dengan janji Bupati Karawang kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan perbaikan insfrastruktur, Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tahun 2007 ini mengalokasikan dana dari APBD Karawang sekitar Rp 120 milyar sudah termasuk bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi guna peningkatan jalan, jembatan dan sarana pengairan.
Peningkatan jalan yang akan digarap Dinas Bina Marga sekitar 500km, 10 rehab jembatan, 2jembatan baru, pengerukan irigasi, pemeliharaan irigasi dan irigasi pedesaan.\"Pelaksanaan jalan, jembatan dan irigasi dikerjakanya setelah musim hujan reda,\"ungkap Kadis Bina Marga H.Iyet Dimyati melalui Kabid Perencanaan Sudiro kepada Pelita dikantornya,kemarin.
Dijelaskanya, untuk peningkatan jalan antar kecamatan diantaranya pengaspalan (hotmix) atau jalan tergolong kelas III sekitar 5 ton penguatanya (gandar) dengan lebar jalan mencapai 5m2. Sedangkan peningkatan jalan yang tergolong kelas IV-V sekitar jalan antar desa mencapai 3,5 ton penguatanya(gandar) dengan lebar jalan 3,5m2.
Sementara itu untuk perbaikan sarana irigasi, menurutnya, dialokasikan sekitar 10 miliar, bantuan akumulasi dari APBN sebesar 4,2 miliar, bantuan dari dana APBD I(propinsi) mencapai 4 miliar dan sisanya dari dana APBD II Karawang.
Dana akumulasi tersebut, kata H Iyet Dimyati, dipergunakan untuk pengerukan irigasi(saluran pembuang), pengerukan muara sungai, pencegahan/pendangkalan muara-muara saluran pembuang, pemeliharaan irigasi dan perbaikan irigasi pedesaan.
Menurut H Iyet Dimyati, untuk merehabilitasi jalan di wilayah Kabupaten Karawang dilakukan secara bertahap karena dana yang dianggarkan sangat terbatas.
Kadis Bina Marga berharap untuk menjaga kualitas jalan agar terpelihara dengan baik diminta kesadaranya dari masyarakat dan partisipasinya stakeholder yang tergabung dalam Bakorlantas. (ck75 - ck76)